Denpasar,

Pemerintah memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan strategis terus ditingkatkan selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah dengan memasifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau operasi pasar kebutuhan pangan pokok di sejumlah daerah. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dipantau di Denpasar, Selasa (28/3) mengatakan, hingga awal Ramadhan sudah ada 75 kabupaten/kota dari 15 provinsi yang mengajukan permohonan operasi pasar ke Bapanas. “Jumlah ini masih akan bertambah mengingat setiap hari Kedeputian satu NFA yang membidangi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan intensif berkoordinasi dengan dinas urusan pangan baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Arief.

Pelaksanaan operasi pasar pada akhir Maret dan sepanjang April telah terjadwal di sejumlah lokasi. Pada 26-31 Maret 2023, lanjutnya dilansir dari antara, operasi pasar akan digelar di Provinsi NTB, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Jepara, Kabupaten. Purworejo, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kudus. Pada April 2023 terdapat di NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Bengkulu, Papua Selatan, Kabupaten Bulungan, Jepara, Kepulauan Sangihe,  Temanggung, Aceh Tamiang, Blora, Merauke, dan Kabupaten Boven Digoel.

Sebagai salah satu program yang dijalankan untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan, operasi pasar juga sudah digelar masif sejak menjelang Ramadhan. Pada 1-17 Maret, GPM telah dilaksanakan di 18 provinsi dan 57 kabupaten/kota. “Prinsipnya, program ini kami fasilitasi dan siapkan untuk bisa terlaksana sepanjang tahun, mengingat perannya sebagai instrumen pengendali harga dan inflasi pangan. Khusus setiap menjelang HBKN kami  akan tambah intensitas pelaksanaannya seperti menjelang dan saat Ramadan tahun ini,” ujarnya.

Kegiatan ini merupakan operasi pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengendalikan inflasi daerah. Berbagai kebutuhan pokok yang biasanya tersedia dan dijual dalam kegiatan tersebut, seperti beras, minyak goreng, cabai, daging ayam, telur, bawang merah dan putih, daging ruminansia, dan terigu.

“Masyarakat bisa mendapatkan produk pangan pokok dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar, yang pasti kami jamin kualitas produk yang dijual di sana. Untuk harga, pasti di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) atau HAP (Harga Acuan Pembelian/Penjualan),” ungkapnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyampaikan, TPID seluruh Bali harus semakin intensif melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi, di antaranya operasi pasar, serta sidak ke pasar untuk memastikan harga-harga tetap stabil. Langkah pengendalian inflasi harus dilaksanakan menjelang HBKN mengingat menjaga inflasi di tingkat yang rendah dan stabil merupakan hal penting guna menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi. Ke depan, komitmen TPID Bali perlu ditingkatkan mengingat tantangan yang semakin berat.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan, terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai menjelang HBKN, seperti cabai rawit merah, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan tepung terigu. Untuk menjaga stabilitas harga jelang HBKN, Trisno menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya pelaksanaan operasi pasar serentak dan berkelanjutan, optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), peningkatan kerja sama antar daerah (KAD), publikasi harga dan stok kepada masyarakat, serta subsidi ongkos angkut. Peran Perumda Pangan juga perlu diperkuat di masing-masing kota/kabupaten guna memperluas distribusi bahan pangan di Provinsi Bali.