Lonjakan harga minyak dunia berpotensi memberi tekanan terhadap inflasi Indonesia, bahkan dapat memengaruhi arah kebijakan suku bunga ke depan. Managing Director, Chief India Economistand Macro Strategist, Asean Economist, HSBC Global Investment Research, Pranjul Bhandari, mengatakan, jika harga minyak bertahan di level US$ 100 per barel sepanjang tahun, inflasi Indonesia berpotensi melampaui batas atas target Bank Indonesia (BI) sebesar 3,5%. Ada pun dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2026 Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatatkan inflasi tahunan sebesar 3,48% year on year (YoY). Inflasi ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,76% YoY. "Jika harga minyak rata-rata mencapai US$ 100 per barel dalam setahun, inflasi bisa menembus 3,5% dan berpotensi memicu kenaikan suku bunga," ujar Pranjul dalam HSBC Indonesia Economy & Investment Outlook, Sebaliknya, jika harga minyak hanya berada di kisaran US$ 80 - US$ 85 per barel dan kemudian turun dalam beberapa bulan ke depan, inflasi diperkirakan masih bisa dijaga di bawah 3,5%. Dalam scenario ini, BI dinilai tidak perlu terburu-buru menaikkan suku bunga. Sementara itu, saat ini BI rate ditahan di level 4,75%. Ia menambahkan, keputusan menaikkan suku bunga tidak mudah karena biasanya terjadi dalam kondisi inflasi tinggi yang juga diiringi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Di sisi lain, Pranjul juga
menyoroti ketahanan fiscal Indonesia yang saat ini menjadi perhatian pelaku pasar, khususnya terkait batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap produk domestic bruto (PDB). Terbaru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB pada Maret 2026. Menurutnya, pemerintah kemungkinan besar akan tetap menjaga defisit di level tersebut pada tahun ini,
meskipun menghadapi tántangan yang tidak ringan. "Saya memperkirakan target ini tetap akan dipertahankan tahun ini, meskipun tidak mudah, Pemerintah kemungkinan besar akan berusaha keras menjaga komitmen tersebut karena sudah disampaikan ke pasar," jelas dia. Beberapa faktor dinilai dapat menopang upaya tersebut, di antaranya penerimaan pajak yang mulai stabil dan mencatatkan kinerja cukup kuat pada awal tahun. Selain itu, efisiensi anggaran dari program makan bergizi gratis juga berpotensi memberikan ruang fiskal tambahan. Pranjul memperkirakan penghematan dari program tersebut dapat mencapai sekitar 0,5% terhadap PDB, seiring penyesuaian implementasi yang lebih efisien. Dengan berbagai faktor pendukung tersebut, target defisit 3% dinilai masih realistis untuk dicapai. "Jika pasar melihat komitmen ini terealisasi, maka hal tersebut akan menjadi sentimen positif bagi pasar obligasi," tandasnya.