Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah daerah pada tahun ini. Terlebih di tengah perekonomian masyarakat yang dalam masa pemulihan dan ancaman krisis global pasca melandainya kasus COVID - 19

Laju inflasi secara nasional pada 2022 berada pada angka 5,51 persen. Angka inflasi di Kota Denpasar lebih tinggi mencapai 64,4 persen , sementara pada Januari 2023 inflasi di Denpasar sudah berada pada angka 5,59 persen. Kota Denpasar menargetkan inflasi dapat terkendali hingga angka 5 persen pada akhir tahun nanti.

Dalam upaya pengendalian inflasi, telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar melalui beragam program yang dikerjakan secara gotong royong bersama Organisasi Perangkat Daerah / OPD atau dinas terkait. Sejak 2022 lalu Pemkot Denpasar sudah menjalankan beragam upaya untuk menekan laju inflasi seperti pasar murah, subsisi harga komoditas pasar, operasi pasar hingga menanam komoditas tertentu secara langsung dan sebagainya. Demikian pula tahun ini berbagai program untuk menekan laju inflasi maih terus diberlakukan dengan anggaran mencapai 5 miliar dari APBD.

Wakil Wali Kota Denpasar  I Kadek Agus Arya Wibawa saat ditemui dalam kegiatan memantau pasar mengatakan anggaran sebesar Rp. 5 miliar itu digunakan untuk merancang kegiatan di masing - masing OPD dalam hal pengendalian inflasi dan disusun oleh Bagian Ekonomi. Pihaknya akan melakukan evaluasi kegiatan di masing - masing OPD sesuai efektivitas program tahun 2022 lalu.

Di sisi lain, Pemkot Denpasar juga akan menugaskan desa dan lurah untuk melakukan gerakan bersama pengendalian inflasi. Terpenting kami akan lakukan operasi pasar dan pasar murah. Bazar pangan akan kami laksanakan konsisten satu tahun ke  depan, ujarnya

Semrnyata itu Kabag Ekonomi Setda Kota Denpasar I Made Saryawan mengungkapkan untuk menekan laju inflasi Tim Pengendal Infasi Daerah (TPID) Kota Denpasar berpatokan pada 4 K, yaitu keterjangkauan harga , ketersediaan pasokan , kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Dalam 4 K tersebut ada 9 upaya yang dilakukan pertama melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan tersedianya kebutuhan, kedua melaksanakan rapat teknis TPID ketiga menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. Keempat melaksanakan pencanangan gerakan menanam kelima mengadakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, keenam menyelenggarakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, ketujuh berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan , kedelapan merealisasikan belanja wajib perlindungan sosial dan kesembilan memberikan bantuan transportasi.

Menurut Saryawan, kesembilan upaya tersebut melibatkan dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja hingga Perumda Pasar Sewakadarma dengan anggaran yang mencapai 4,9 miliar.

Pada tahun 2023 ini ada beberapa isu yang perlu dianstisipasi untuk menekan inflasi. Di antaranya stok beras masih terbatas karena saat ini masih musim tanam , produksi produk hortikultura pada Februari 2023 diperkirakan masih terbatas akibat tingginya curah hujan dan serangan hama, hingga dampak lanjutan kenaikan tarif cukai rokok  pada tahun 2023 sebesar 10 persen cukup mempengaruhi laju inflasi . Isu lainnya yang perlu diantisipasi yaitu normalisasi permintaan canang sari, buah, daging ayam, dan babi pasca berakhirnya perayaan Galungan dan Kuningan. 

Saryawan menyebutkan ada 20 komoditas yang riskan menyumbang inflasi di Kota Denpasar , utamanya beras, cabai rawit, bawang merah, dan beberapa komoditas lainnya. Realisasi program dalam waktu dekat untuk mengendalikan laju inflasi di Kota Denpasar yaitu intensitas operasi pasar yang terus ditingkatkan, mengoptimalkan lahan tidur milik Pemkot Denpasar untuk menanam produk hortikultura, memaksimalkan peran BUMD seperti Perumda Pasar Sewakadarma dalam mengendalikan harga komoditas di pasar serta kerja sama antardaerah dalam hal pengadaan pasokan. Di samping itu menyampaikan informasi terkait harga komoditas secara intens ke masyarakat juga hal penting. Ini (informasi harga) penting kepada masyarakat agar pedagang atau pemasok tidak semaunya menaikkan harga, imbuhnya.