Denpasar – 

Ketidakpastian global bisa mengakibatkan potensi penurunan terhadap target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3 persen.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, salah satu faktor yang memunculkan potensi target pertumbuhan ekonomi tahun depan direvisi ke bawah adalah adanya kebijakan moneter yang hawkish dari bank-bank sentral di negara maju.

Bank-bank sentral di negara maju diperkirakan terus menaikkan suku bunga pada 2023 sehingga akan memukul pertumbuhan ekonomi dan berpotensi berdampak ke Indonesia dari sisi ekspor. “Tentu saja ekspor kita yang bisa tumbuh di atas 30 persen mungkin bukan menjadi baseline yang terus terjadi,” ujar Sri Mulyani dipantau di Denpasar, Rabu (31/8).

Oleh sebab itu, pemerintah akan sangat berhati-hati mengingat konsumsi juga berpotensi melemah akibat kenaikan harga komoditas padahal konsumsi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 2023. “Ini yang kemudian perlu kita lihat untuk forecast tahun 2023. Faktor-faktor baru ini harus kita pertimbangkan,” tegasnya.

Secara rinci, dilansir dari antara, target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,3 persen akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh 5,2 persen, konsumsi LNPRT diperkirakan tumbuh 8,1 persen dan konsumsi pemerintah yang diperkirakan tumbuh 0,8 persen. “Konsumsi rumah tangga akan tetap bertahan di atas 5 persen berarti sebuah asumsi yang cukup optimis,” katanya.

Kemudian investasi yang diproyeksikan tumbuh 6,1 persen, ekspor 8 persen, impor 7,1 persen, manufaktur 5,3 persen, pertanian 3,7 persen, perdagangan 5,4 persen, konstruksi 6,5 persen, pertambangan 3,2 persen dan transportasi 7,4 persen.

Ia menambahkan, untuk investasi yang tahun depan ditargetkan tumbuh 6,1 persen harus membutuhkan usaha yang lebih besar mengingat pada kuartal II-2022 ini masih di level sekitar 3 persen. Beberapa dukungan diperlukan untuk mencapai target investasi 2023 baik dari sisi perbankan, capital market maupun terciptanya easy of doing business untuk mampu menarik capital inflow.

Sedangkan sektor-sektor yang terkena scarring effect lebih dalam akibat pandemi Covid-19 seperti konstruksi, transportasi dan akomodasi diperkirakan baru akan mulai pulih secara cukup baik pada 2023. “Tentu ini kalau tidak terpengaruh oleh situasi global,” tegas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, negara telah megalokasikan anggaran sebesar Rp811,7 triliun untuk dana Transfer ke Daerah (TKD) di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.“Pada tahun 2023, alokasi TKD mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,” ucapnya.

Selanjutnya, Pemerintah juga melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia, termasuk pembangunan pada Ibu Kota Negara (IKN).  “Pembangunan infrastruktur merupakan bagian tidak terpisahkan dari program pemulihan ekonomi serta untuk meningkatkan produktivitas nasional. Proyek infrastruktur juga dapat mencetak lapangan pekerjaan baru, membangun pangsa pasar baru, dan meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah juga terus melaksanakan prinsip gotong royong dalam membuat rancangan APBN yang menjadi instrumen penting sebagai shock absorber. Target sasaran perlindungan sosial dan subsidi terutama ditujukan bagi masyarakat yang paling rentan dan tidak mampu. Oleh karena itu Menkeu megungkapkan, bahwa pada tahun 2022 ini pemerintah memutuskan untuk memberikan tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun.

“Pertama, senilai Rp12,4 triliun merupakan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kedua, anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 selama 1 bulan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Dengan demikian, terdapat 36,65 juta keluarga dan pekerja yang mendapatkan bantuan Pemerintah,” terang Menkeu.